Khittah Kekuasaan

Oleh Rano Karno

Politik, (juga) kekuasaan—acap dibincangkan dengan nada setengah sinis, banal, dan curiga. Kita tidak tahu persis bagaimana semua itu bermula. Tapi, definisi lawas soal politik dalam khazanah ilmu pengetahuan, sebagiannya, memang terdengar degil. Harold Laswell menyebutnya sebagai who gets what, when and how—siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Sebuah rumusan yang—bagi sementara orang, terdengar amat ganjil dan gawal.

Apa boleh buat, politik sering mengandung hal-hal yang tak sepenuhnya nyaman. Intrik dan saling sikut, sekonyong-konyong, difatwa halal. Hidup para pelakunya dibayang-bayangi ketakutan. Sebilah belati yang terhunus bisa sewaktu-waktu menusuk pada siapapun yang lemah dan lengah, dari belakang. Legenda Brutus dijadikan teladan bagi mereka yang kalap. Il Principe, karya masterpiece Niccolo Machiavelli, dijadikan sebagai kitab suci untuk mereka yang merasa tujuan bisa menghalalkan semua cara. Anehnya, tak ada yang perlu merasa ngeri akibat tindak tanduk yang tak luhur semacam ini.

Haruskah politik berlangsung serupa itu?

Saya menyimak Al Mawardi dan menemukan banyak jawab di sana. Ia menyuguhkan ilustrasi bagaimana Madinah tegak di atas sebuah piagam yang menjamin hidup setiap warga. Mendahului Magna Carta yang terbit 1 milenium setelahnya, Piagam Madinah merupakan kontrak sosial yang menjamin ruang hidup bersama bagi mereka yang punya latar belakang beraneka. Di sana, cita-cita hidup bersama disusun dan dirumuskan bersama. Muhammad, yang menerima wahyu dari penguasa semesta, tak bertindak semena-mena. Musyawarah menjadi pangkal bagi setiap putusan. Kebijakan tidak lahir dari arus otoritarian yang mengabaikan kemajemukan. Nabi meminta pendapat, Nabi menghargai kebhinnekaan yang terserak.

Dari sang baginda, kita juga menyimak bagaimana kaum, suku, dan puak yang begitu marak menyublim dalam sebilah cita-cita yang sama. Itikad itu diperjuangkan dengan keras lantaran politik dimafhumkan sebagai ikhtiar bertalu-talu membentuk keadaban. Sebuah kontestasi yang tak mengenal henti untuk mencapai kebaikan dan menyebar maslahat kepada sebanyak-banyaknya khalayak. Ada muhajirin yang menjadi pendatang. Ada anshor yang tak cemas dengan kehadiran kaum yang liyan—orang-orang yang tak sama. Kita menyebutnya ukhuwah, kita merasakan ada mahabbah (cinta) yang melimpah ruah.

Politik—sedianya, adalah sebuah pengabdian, panggilan, dan kemuliaan. Demokrasi barangkali menyimpan banyak ketidaksempurnaan—sebagaimana Sokrates dulu sering gumamkan. Di sana, hipokrisi bisa berkelindan dan menyelinap di antara paras-paras yang terlihat ramah, penuh wibawa. Tapi melalui demokrasi juga, hal-hal baik bisa mendapat tempat untuk dihadirkan. Dan para pemimpin bisa datang dan pergi. Kita pun memilih dengan memanggul sebongkah harapan. Yang sempurna hanya milik Tuhan. Kita tak hendak membangun utopi—semacam rumah di atas awan yang tak menapak bumi. Dan demokrasi, barangkali adalah sejenis ruang bagi kita untuk ikut terlibat memastikan yang terburuk tidak duduk di atas puncak tampuk—dengan segala kurang, alpa, dan khilaf. Tak sempurna.

Inilah khittah kekuasaan. Di masa yang lampau, ia lebih banyak dipandang sebagai bencana yang mengundang isak dan kesedihan. Politik ditakdirkan mengemban tugas pedih yang tak gampang. Kekuasaan harus ditekadkan untuk menegakkan keadilan di sebuah dunia yang muram, runyam, dan tak sedikit melahirkan murka.

Dan saya membuka kitab yang menyimpan ayat-ayat suci. Pada sepotong ayat telah termaktub pesan dari Yang Maha Tinggi. ”Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum menghalangi kalian berlaku adil. Berlaku adillah, karena perbuatan adil itu lebih dekat kepada taqwa.” (Al-Ma’idah: 8)

Beban yang tak mudah. Saya pun tersungkur di atas sajadah. Setiap dini hari.

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>