Dari Artis Menjadi Gubernur

Rano_Karno_IG2Rano Karno adalah sosok dan pribadi multi talenta. Karier sebagai seniman dimulai sejak tahun 1972 lewat film Si Doel Anak Betawi karja Sjuman Djaja hingga berakhir di tahun 2010. Ayahnya, Soekarno M.Noor, adalah pemain film kawakan yang mengenalkannya dunia akting dan hiburan pada masa kanak-kanak. Bahkan saudara kandungnya yang lain, Tino Karno dan Suti Karno, pun juga terjun di dunia hiburan tersebut. Beberapa penghargaan dalam dunia perfilman baik di Indonesia dan internasional diraih oleh Rano Karno dalam usia belia seperti Aktor Harapan I PWI Jaya (1974) dan the Best Child Actor dalam Festival Film di Taipeh Taiwan (1974). Untuk memuluskan karir dalam dunia akting, Rano Karno pun rela secara serius belajar akting di Amerika Serikat. Tidak lah kaget bila beberapa film legendaris seperti Gita Cinta dari SMA (1979) ataupun Taksi (1991) meraih pujian public dan juga penghargaan lainnya. Belakangan di kurun waktu 1990an manakala dunia sinetron Indonesia mendominasi layar kaca, Rano Karno, lewat Karnos Film, menghasilkan sinetron yang memikat jutaan penonton yaitu Si Doel Anak Sekolahan.

Di awal tahun 2007, Rano Karno sempat ijin dan pamit untuk berhenti dari dunia perfilman. Rano pamit dari dunia yang telah membesarkan namanya ini untuk berpindah ke dunia politik dan mencoba peruntungan dalam pencalonan Pilkada DKI Jakarta. Kala itu, Rano tengah dipinang oleh Fauzi Bowo sebagai cawagub. Dalam pamitnya tersebut, Rano berjanji untuk tetap memberikan perhatian kepada dunia seni apabila nanti dia berhasil masuk dalam politik formal.

Meskipun Rano memutuskan tidak berkiprah dalam pilkada DKI Jakarta, akhirnya di tahun yang sama, Rano telah menerima pinangan Ismet Iskandar, calon bupati Tangerang, untuk meminta Rano sebagai wakil nya dalam pilkada kabupaten Tangerang di tahun 2008. Akhirnya pasangan Ismet Iskandar dan Rano Karno berhasil memenangkan pilkada dengan dukungan sebesar 57 persen untuk periode 2008-2013. Sejak saat itu, Rano Karno mulai secara perlahan meninggalkan identitas dirinya sebagai artis dan memulai pekerjaan baru sebagai politisi dan pejabat publik.

Di tahun 2011, Rano Karno menerima pinangan Gubernur Baten, Ratu Atut Chosiyah, sebagai calon wakil gubernur dalam pilkada tahun 2012. Dengan perolehan suara sebanyak 49,65 persen, pasangan Ratu Atut-Rano Karno dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Banten untuk periode 2012-2017. Sayangnya, di pertengahan tahun 2014, Ratu Atut Chosiyah dinon aktifkan sebagai gubernur karena adanya dugaan kasus korupsi dalam pemenangan pilkada di Mahkamah Konstitusi. Secara otomatis, Presiden SBY, melantik Rano Karno sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur untuk nantinya akan ditentukan secara definitif apabila sudah ada permintaan dari DPRD Banten. Terhitung pada tanggal 12 Agustus 2015, Rano Karno menjabat sebagai Gubernur hingga masa jabatannya berakhir di tahun 2017.

Secara de facto, Rano Karno memiliki kewenangan yang luas sebagai pemimpin daerah (gubernur) sejak tahun 2015. Oleh karena adanya desakan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan provinsi, hingga hari ini, Rano Karno telah menorehkan beberapa prestasi yang patut diacungkan jempol dalam membawa perubahan-perubahan di lingkungan provinsi Banten, seperti penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri, BPK dan lainnya. Perlahan namun pasti, Rano Karno tengah menapakkan jejak karir politiknya di pemerintahan provinsi Banten.

 


 

Setahun Jadi Gubernur

rekamjejak_backgroudPada tanggal 12 Agustus 2016, Rano Karno resmi menjabat setahun sebagai Gubernur Banten. Sebelumnya, Rano mendapatkan limbahan tanggung jawab sebagai Wakil Gubernur dan Pelaksana teknis gubernur manakala Gubernur Atut ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2013 karena terlibat dalam kasus pemenangan pilkada di kabupaten Lebak. Padahal, pasangan Atut-Rano baru dilantik di tahun 2012.

Pada awal dilantik, sebagian masyarakat Banten meragukan kemampuan Rano dalam mendampingi Atut di pemerintahan provinsi Banten, meskipun Rano pernah menjabat wakil bupati Tangerang. Pandangan skeptis ini dapat dilihat manakala Rano tidak memiliki tugas dalam mengawasi kegiatan dan program pemerintah. Selain itu, istri Rano, Dewi Indriati, pun tidak menjabat sebagai ketua PKK Pemerintahan Provinsi– dimana lazim dilakukan oleh banyak daerah manakala sang pemimpin daerahnya adalah perempuan maka jabatan ini diberikan kepada istri wakilnya. Dominasi Atut dan keluarganya dalam pemerintahan tidak hanya pada pembatasan kewenangan dalam posisi Rano Karno dan istri, tetapi dalam banyak proyek-proyek pemerintahan yang dikelola oleh dinas dan instansi terkait di Banten. Maka pandangan yang meragukan kemampuan Rano dalam memerintah dapat dikatakan benar karena terbukti Rano tidak diberikan kesempatan dan ruang yang terbatas dalam mengorganisasikan pemerintahan.

Lalu apa yang telah dilakukan oleh Rano Karno dalam setahun belakangan ini? Rano Karno yang berasal dari PDI-P dan memiliki hubungan personal dengan Presiden Joko Widodo, telah berhasil melobi pemerintah pusat agar Banten memiliki proyek infrastruktur yang berdampak panjang. Rano mengajukan usulan pembangunan jalan tol Serang-Panimbang sepanjang 85 km yang melewati 4 kabupaten/kota yaitu kota Serang, Kabupaten Serang, Lebak dan Pandeglang. Menurut Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proyek ini akan menghabiskan dana sebesar Rp.10 Trilyun dan diharapkan selesai pada tahun 2018. Presiden Jokowi mengharapkan proyek tol ini akan mempercepat pembangunan di Banten dan mengurangi disparitas antara daerah selatan dan utara Banten. Bahkan proyek tol ini akan memiliki dampak terhadap kawasan ekonomi kreatif di Tanjung Lesung. Di wilayah Tanjung Lesung ini pun pemerintah pusat sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur lainnya seperti listrik air bersih, lahan dan lainnya.

Di samping itu, Rano meraih penghargaan Anugrah Aksara Utama di bulan Oktober 2015 karena kebarhasilannya dalam memberantas buta aksara di provinsi Banten secara konsisten. Rano mendukung secara jelas berbagai gerakan dan upaya yang dilakukan pemerintah ataupun kelompok masyarakat lainnya untuk membebaskan anak-anak dari buta aksara. Kepedulian Rano dalam isu literasi dan pendidikan dapat dimaklumi karena Rano pernah menjadi duta khusus UNICEF, lembaga PBB yang bekerja di sektor pendidikan, pada tahun 1997. Bahkan semenjak Rano menjabat sebagai gubernur, ia menyempatkan hadir dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan program literasi (budaya membaca) yang dilakukan oleh banyak kelompok masyarakat.

Pencapaian yang dilakukan oleh Rano adalah kemampuannya untuk menaikkan peringkat opini laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di tahun 2015, Banten memperoleh status Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dua tahun sebelumnya, Banten mendapat predikat disclaimer, sebuah status yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut tidak layak diberikan penilaian karena masih banyak ditemukan kejanggalan dan ketidakjelasan dalam penggunaan anggaran yang sudah disetujui. Status disclaimer ini sebenarnya relevan dengan apa yang terjadi dengan kasus-kasus korupsi di Banten yang tengah disorot oleh KPK dan para penegak hukum lainnya. Secara perlahan, Rano tengah melakukan perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Prestasi yang disebutkan di atas masih sebagian dari apa yang sudah dilakukan oleh Rano. Beberapa langkah penting yang tengah disiapkan Rano saat ini adalah memfokuskan proyek-proyek infrastruktur seperti yang dititipkan oleh pemerintah pusat agar apa yang dilakukan oleh pusat selaras dengan agenda pembangunan di daerah. Namun demikian, program pembangunan di sektor lain juga sedang digalakkan dalam beberapa tahun ke depan untuk mewujudkan Banten Bangkit, Maju dan Sejahtera.